InkamsLPM – Sebagai upaya memberikan wawasan tentang tatanan birokrasi kampus, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (DPM FEB UTM) mengadakan Webinar Legislatif dengan mengusung tema “Menilik Benang Merah Peran Legislatif Dalam Birokrasi Kampus”. Acara tersebut diawali dengan pemaparan tata cara merancang undang-undang yang disampaikan oleh M. Fahrillah, S.H, M.H selaku advokat dan PARTNERS. Pemaparan selanjutnya membahas implementasi trias politika dalam kekuasaan politik yang disampaikan oleh Nur Hakim, S.Pdi, M.Ag. Pemaparan terakhir mengenai peran penting legislatif dalam birokrasi kampus oleh Ahmad Eidil Fauzi selaku sekjen FL2MI (Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia). Acara webinar tersebut dilakukakan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting pada selasa(20/10).
Fahrillah, S.H, M.H selaku pemateri pertama menyampaikan bahwa kampus diberikan hak untuk merancang undang-undang dengan mengacu pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan proses pembuatan naskah akademik yang disusun oleh mahasiswa yang sebelumnya telah dilakukan kajian, analisis serta pendapat dari masyarakat. M. Fahrillah juga menuturkan dalam pengesahan dan pengajuan naskah akademik yang akan dijadikan undang-undang, hal itu bisa berdampak positif dan negatif bagi masyarakat namun yang terpenting adalah pembuatan drafting kontrak tidak boleh merugikan dari salah satu pihak.
Selanjutnya pemateri kedua yakni Nur Hakim,S.Pdi, M.Ag menerangkan penerapan trias politika kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mengalami ketidak seimbangan yang disebabkan oleh sistem pemerintahan Indonesia menganut presidensial dimana kekuasaan penuh dipegang oleh presiden ditingkat negara, gubernur ditingkat provinsi, dan bupati ditingkat kabupaten. Beliau juga mengatakan bahwa lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kurang efektif dalam pelaksanaan tugasnya. Hal itu terjadi karena dalam kekuasaan presiden juga mempunyai pembantu presiden yaitu menteri-menteri. Sedangkan di wilayah provinsi yang dipegang oleh gubernur dan legislatifnya ada bappeda. Hal tersebutlah menjadikan kecondongan kekuasaan lebih mengarah pada lembaga eksekutif.
Pemateri terakhir adalah Ahmad Eidil Fauzi memaparkan bahwa kehidupan kampus menunjukkan cerminan dari trias politika yang dilakukan oleh negara yang mana kampus merupakan miniatur kecil dari birokrasi pemerintahan Indonesia. sebagai contoh dalam kekuasaan eksekutif adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pada lembaga legislatif ada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan yang menjadi kendala dari rata-rata kampus belum memiliki lembaga mahasiswa pada bidang yudikatif.
Selain itu Ahmad Eidil Fauzi mengatakan bahwa peran legislatif dikampus sangat penting. Hal ini ditandai dengan tugas dan wewenang badan perwakilan mahasiswa yang membuat dan menyususun produk-produk hukum diruang lingkup kampus yang nantinya hasil susunan hukum tersebut tanpa disadari membuat berjalanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan kegiatan yang lain didalam kampus serta menjadikan indikasi utama dalam mengontrol dinamika trias politika dikampus.
Moh. Rony selaku ketua pelaksana mengatakan bahwa acara webinar legislatif tersebut diikuti oleh 250 peserta baik dari mahasiswa maupun umum. Akibat dilaksanakan secara daring, webinar tersebut menemui beberapa kendala diantaranya terkait sinyal dan juga ketepatan waktu pelaksanaan.
“jumlah peserta ada 250. Karena pelaksanaannya daring, maka ada kendala sedikit pada sinyal dan juga waktu pelaksanaan.” Jelasnya saat dihubungi via WhatsApp.
Imam Anshori selaku wakil ketua DPM FEB menyampaikan bahwa tema webinar legislatif tersebut dipilih dengan alasan bahwa mahasiswa UTM sering kali tidak mengindahkan wewenang DPM sebagai lembaga legislatif dikampus serta kurangnya wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang tatanan birokrasi kampus.
“memilih tema tersebut karena ingin sharing dengan mahasiswa agar lebih tahu mengenai tatanan birokrasi yang ada di kampus”. Tutur Anshori saat dihubungi via WhatsApp.
Pelaksanaan webinar legislatif juga mendapat tanggapan dari mahasiswa. salah satu peserta webinar legislatif mengatakan bahwa webinar dilaksanakan dengan baik dan penyampaian materi sesuai dengan tema.
“penyampaian materi webinar sesuai dengan tema, sehingga menambah wawasan saya.” Tuturnya.
Selain itu, Lusianti mahasiswa prodi akuntansi mengatakan bahwa webinar lebih baik dilaksanakan pada akhir pekan agar tidak bersamaan dengan jadwal kuliah.
“Webinar ini lebih baik dilaksanakan pada hari sabtu atau minggu, karena selain hari tersebut mahasiswa ada jadwal untuk mengikuti mata kuliah”. Pungkasnya. #M.z, Far
Leave a Reply