InkamsLPM – Kejanggalan-kejanggalan dalam pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) multifungsi atau 3 in 1 (KTM, ATM, dan Kartu Perpustakaan) angkatan 2018 memicu aksi mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Spirit Trunojoyo melakukan demo di halaman depan gedung utama rektorat pada Senin (04/03).
Titik kumpul masa berlokasi di kantin depan asrama yang terjadwal pukul 09:00 namun baru telaksana sekitar pukul 10:30. Kemudian masa berjalan menuju gedung utama rektorat dengan membawa spanduk penolakan KTM multifungsi sambil menyanyikan lagu darah juang dan menyerukan kepada seluruh mahasiswa UTM agar ikut bergabung dengan apa yang sedang mereka perjuangkan.
Sistem pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) multifungsi angkatan 2018 kini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pembuatan KTM multifungsi 2018 pihak kampus melakukan kerjasama dengan pihak bank BNI yang mana dalam proses pembuatannya, mahasiswa baru diwajibkan untuk membuat ATM BNI dengan mengisi saldo minimal Rp 100.000,00.
Setibanya di halaman depan gedung rektorat mereka melakukan orasi yang dipimpin oleh Sultan, mahasiswa fakultas hukum selaku koordinator lapangan. Mereka menuntut adanya transparansi kepada seluruh mahasiswa berkenaan dengan MoU antara universitas dengan pihak BNI, memenuhi hak mahasiswa berupa KTM gratis, kemudian memberikan hak kepada mahasiswa untuk memilih membuka rekening atau tidak membuka rekening dalam proses pembuatan KTM multifungsi, masa yang tergabung juga menuntut atasan agar tidak mempersulit pembuatan KTM (baru maupun perbaikan). Setelah sekitar satu jam mereka berorasi ternyata tidak ada satupun pihak atasan yang dapat menemui mereka. Karena para korlap mendapati ruangan para rektor itu kosong, maka mereka meminta kejelasan pihak BAAK atas keberadaan pimpinan.
Pihak BAAK mendudukan bersama para korlap dan pihak terkait lainnya, BAAK meminta para korlap untuk menenangkan masa terlebih dahulu agar keadaan menjadi lebih kondusif. Pihak korlap mengutarakan keluhannya, mereka merasa ada kejanggalan setelah membaca hasil audiensi pada jumat (01/03) yang dihadiri oleh pembantu rektor II, pembantu rektor III, BAAK, BANK BNI, dan BEM – KM. “mohon maaf mas ya, kalo misal ada kejanggalan itu saya tidak bisa kan itu kebijakan dari pihak pimpinan”. Tutur Supriyanto selaku ketua BAAK. Namun masa tetap menuntut untuk meminta kejelasan dari pihak BAAK sebagai perwakilan. Mereka mengancam bahwa akan tetap ingin menemui pembantu rektor I, II dan III jika tidak ada kejelasan terkait dengan aksi demo kali ini. Karena banyaknya mahasiswa baru yang mengeluhkan dan merasa keberatan untuk pembuatan ATM BNI baru karena harus membayar sebesar Rp 100.000,00. “kalo dirasa keberatan ya seharusnya BEM ngomong saat auduensi jumat kemarin. Minta KTM seperti biasanya itu, saya nggak masalah”. lanjut ketua BAAK saat ditemui diruangannya.
Pihak masa merasa bahwa pembuatan KTM itu merupakan kebutuhan primer mahasiswa karena berhubungan dengan kegiatan mahasiswa selanjutnya. Dan pembuatan ATM BNI tersebut hanya kebutuhan sekunder. Karena didesak akhirnya pihak BAAK bersedia melakukan diskusi di halaman gedung rektorat dan akhirnya mau menemui massa. Namun karena masa sudah menunggu terlalu lama akhirnya mereka memaksa masuk yang kemudian terjadi aksi saling dorong dengan pihak keamanan sehingga menyebabkan beberapa peserta terjatuh.
Setelah pihak BAAK duduk melingkar mereka menjelaskan bahwa rektor sedang berada di Vietnam, pembantu rektor I tidak dapat ditemui karena sedang umroh, pembantu rektor II tidak diketahui keberadaannya, sedangkan pembantu rektor III sedang berada di luar kota. Salah satu mahasiswa baru yang juga mengikuti aksi tersebut menuntut untuk kejelasan dari kesepakatan MoU “Kesepakatan harus jelas, dan seharusnya tidak ada pungutan apapun dari universitas, apalagi dalam hal pembuatan KTM, kan tidak semua orang itu mampu”. Ujar Ilham mahasiswa fakultas hukum 2018.
Pihak masa merasa bahwa audiensi tersebut tidak menghasilkan apa-apa karena masih banyak terdapat kejanggalan berkaitan dengan biaya admin sebesar Rp 100.000,00 karena di dalam Bank Indonesia (BI) tidak ada aturan tersebut dan uang Rp 35.000,00 tidak ada dalam MoU “banyak sekali kejanggalan tentang biaya admin ini, di BI tidak ada aturan tersebut. Dan juga biaya pembuatan KTM. banyak mahasiswa yang belum mengambil KTM karena tidak punya banyak uang”. Ungkap Disda selaku korlap II saat diwawancarai ditengah aksi demo. Peraturan ini dirasa tidak pro terhadap mahasiswa yang perekonomiannya menengah kebawah karena dirasa sangat merepotkan. Mereka masih akan menuntut pihak BAAK dan atasan agar bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Karena masih belum ada kejelasan kapan pihak atasan dapaat ditemui, mereka akan melakukan aksi lanjutan pada hari Rabu hingga tuntutan mereka terpenuhi. #eln, rst, la, tfk
Leave a Reply