Aplikasi Otonomi Daerah

Otonomi daerah bukan hanya semata berbicara tentang pengurangan sentralisasi di tangan pemerintah pusat, perbaikan pelayanan public maupun penciptaan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat otonomi daerah juga mendorong tumbuhnya demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Banyak pejabat, termasuk bupati, yakin betul bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan roh dalam otonomi daerah. Jika berbicara tentang demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat.

     Hadirnya paradigm pembangunan yang berpusat pada rakyat, teori demokrasi maupun teori-teori pemberdayaan mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan esensi dasar dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Meskipun di zaman Orde Baru demokrasi tidak pernah disampaikan secara eksplisit oleh pemerintah, namun istilah partisipasi betul-betul menjadi jargon resmi dalam pemerintahan dan pembangunan. Sekarang semua pihak yakin betul bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mulai naskah undang-undang, lembaran-lembaran kebijakan pemerintah, ucapan pejabat pemerintah, seruan para akademisi sampai tentang advokasi kalangan NGO telah merekomendasikan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

     Bagaimana partisipasi itu dipahami dan dilaksanakan secara lokal dalam konteks otonomi derah? Bagaimana perdebatan yang terjadi dalam memahami partisipasi? Apakah partisipasi berlangsung sesuai dengan anjuran demokrasi dan pemberdayaan bagaimana seharusnya partisipasi dilaksanakan dalam konteks otonomi daerah ? apa urgensi dan relevansi partisipasi dalam otonomi daerah? Apasaja yang mendukung dan sebaliknya yang menhambat tumbuhnya partisipasi? Rangkaian pertanyaan ini selalu menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di kalangan pejuang partisipasi.