UNJUK RASA EVALUASI KEBIJAKAN REKTORIUM

 



InkamsLPM – Senin (27/10) telah terjadi aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Mahasiswa mengatasnamakan Suara Trunojoyo menuntut rektorium untuk mencabut pelaksanaan PPKB (Program Pendidikan Kampung Berkarakter), perbaikan atas ketidaknyamanan TOEFL, peninjauan ulang terkait prosedur peminjaman gedung, dan optimalisasi kinerja BPKU dan BAKK. Demonstrasi ini diadakan menyikapi peraturan pihak rektorat yang dinilai tidak maksimal.

Unjuk rasa ini dihadiri oleh Safi’ Rektor UTM dan ia meyanggupi keempat tuntutan tersebut. Selain itu, kewajiban mengikuti PPKB hanya akan diselenggarakan dalam jangka waktu satu semester saja karena tidak tersedianya fasilitas serta pelayanan yang layak. Ia juga telah menandatangani surat kesepakatan hasil demonstrasi. Pihak rektorat mengklarifikasi bahwa permasalahan di pondok pesantren mitra kampus terjadi karena belum ada komunikasi yang memadai antara UTM dan pengelola.
Unjuk rasa ini dilakukan akibat beberapa kebijakan yang dianggap merugikan mahasiswa. Mereka menyoroti aturan komersialisasi peminjaman gedung di UTM padahal digunakan oleh ormawa sendiri. Keamanan asrama belum mencukupi karena banyak penghuni kehilangan barang-barangnya. Selain itu telah terjadi kenaikan harga TOEFL dari Rp 10.000 menjadi Rp 25.000 sedangkan hasil tes tersebut hanya digunakan sebagai syarat yudisium, sidang, dan pengambilan ijazah.
Zam Zamil selaku koordinator lapangan menuntut rektorium untuk segera menindaklanjuti gugatan tersebut dalam tujuh hari. Apabila tidak dilaksanakan mereka akan mengadakan aksi unjuk rasa dengan massa lebih banyak.
“Dalam tujuh hari apabila tidak ada rencana tindak lanjut dari rektorium kami akan mengadakan aksi dengan massa lebih banyak lagi” ujarnya.
Bahlul Ulum selaku mahasiswa peserta PPKB mengaku bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tinggal di salah satu pondok pesantren mahal tetapi tidak sebanding dengan fasilitas yang didapatkan. Ia berharap PPKB menjadi lebih baik lagi dan dapat memenuhi kebutuhan mahsasiswa.
“Biayanya itu Rp 1.600.000 per bulan, apabila ada yang mebawa motor maka wajib membayar Rp 300.000. Jika tidak membayar bannya akan dikempesin, motornya ditaro di luar. Harapan saya semoga PPKB di UTM menjadi lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa” ucapnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DAMPAK EFISIENSI : Pemotongan Dana Dipa ORMAWA hingga 50%

Gambar
InkamsLPM – Kamis, (20/03) telah diadakan audiensi antara dekanat dan pengurus organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Audiensi ini membahas tentang pemotongan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 50% sebagai akibat program efisiensi nasional. Pihak rektorat UTM melakukan efisensi anggaran 50% bagi setiap fakultas. Hal ini berdampak pada jumlah dana DIPA yang diterima ormawa juga dipotong 50%. Kebijakan ini bersifat tetap dan akan terus berlanjut. Menurut Eni Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FEB UTM, akan ada penambahan dana dari pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan diinfokan lebih lanjut lagi. "Jadi kemarin setelah bertemu Pak Presiden, para rektor itu menyampaikan kepada presiden untuk minta tambahan. Katanya disetujui ada sedikit tambahan terkait dengan dana itu” tegasnya. Para ormawa keberatan dengan kebijakan ini karena mempengaruhi kegiatan kemahasiswaan di kampus. Program kerja dan a...
Baca selengkapnya

Surat Edaran Rektor: PKKMB Prodi DiBerhentikan

Gambar
InkamsLPM – Senin, (11/08) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor B/7097/UN46/TM.02.00/2025 tentang Penghentian Pengenalan Kehidupan bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Kegiatan Sejenis Lainnya di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Surat edaran tersebut berpedoman kepada arahan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Surat Edaran Nomor 0641/B.B2/DT.01.01/2025 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan PKKMB. Dikeluarkannya surat edaran tersebut merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi pada saat pelaksanaan PKKMB Sakera. Penerbitan surat edaran tersebut kemudian menuai respons dari pihak dekanat dan pihak himpunan Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Sutikno selaku Dekan FEB menyatakan bahwa panitia yang sudah mempersiapkan PKKMB diharapkan berkoordinasi dengan pengurus jurusan masing-masing, terkait apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kegiatan PKKMB tingkat Program Studi (Prodi) j...
Baca selengkapnya

PEMBANGUNAN SEKRETARIAT ORMAWA FEB TERSENDAT, MAHASISWA PERTANYAKAN KEPASTIAN!

Gambar
InkamsLPM - Jumat, (25/04) telah diadakan mediasi antara Wakil Rektor II Universitas Trunojoyo Madura, Wakil Dekan III, dan Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mediasi ini membahas tentang pemindahan sekretariat organisasi mahasiswa FEB sebagai akibat dari pembangunan laboratorium Fakultas Kedokteran. Pemindahan sekretariat baru merupakan kebijakan rektorat dan letaknya telah ditetapkan di sebelah barat gedung Fakultas Ekonomi lama. Wakil rektor II menjanjikan renovasi berlangsung dua minggu saja. Namun, hingga saat ini para ormawa belum dapat menempati ruangannya sejak pemindahan sementara sekret ke gedung Softskill pada Februari lalu. Menurut Eni Wakil Dekan III, gedung sekretariat tidak bisa digunakan terlebih dahulu karena belum diberi sekat. Pemasangan tersebut telah diwacanakan dari bulan Februari, namun Warek II tidak lama ini baru memberikan respon atas permasalahan tersebut. Ia meminta kepada para Ormawa untuk mendiskusikan desainnya. "Sejak bulan dua sudah bilang kuran...
Baca selengkapnya