PENGESAHAN RUU TNI TUAI KONTROVERSI: Memicu Kembalinya Dwi Fungsi ABRI?



 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Isi perubahannya antara lain tentang penempatan prajurit TNI di 14 kementrian atau lembaga, perubahan usia pensiun bagi bintara, tamtama, dan perwira, serta kedudukan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Tujuannya ialah sebagai landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan ini dinilai sarat akan konflik kepentingan.

 Pengesahan RUU TNI menuai kontroversi karena dinilai membuka kembali peluang keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, mirip dengan konsep Dwifungsi ABRI yang dominan pada era Orde Baru. Hal ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali peran militer dalam birokrasi sipil, berpotensi mengurangi akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan. 

 Amnesty International Indonesia mengkritik langkah ini karena dianggap memberi peran yang terlalu luas bagi militer dalam urusan sipil dan hukum, serta meningkatkan risiko impunitas. Koalisi Masyarakat Sipil dan Akademisi menilai bahwa revisi UU TNI berisiko melemahkan supremasi sipil yang selama ini menjadi prinsip utama reformasi sektor pertahanan pasca 1998. Mereka menekankan pentingnya menjaga profesionalisme TNI dengan membatasi keterlibatan dalam politik dan pemerintahan. 

 Proses revisi UU TNI kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ruang publik serasa dibatasi untuk ikut campur tangan undang-undang ini. Kebijakan ini dinilai mendadak karena DPR segera menyetujui usulan revisi sejak Presiden Prabowo menyurati DPR pada 13 Februari. Suara rakyat tidak didengar walaupun rakyat sudah melakukan demonstrasi.

 Sebagai negara demokratis, pemerintah seharusnya melibatkan publik dalam merevisi undang-undang. Kebijakan yang diterbitkan perlu dinilai terlebih dahulu agar keputusan yang dibuat tidak mementingkan golongan tertentu. Dengan adanya pro dan kontra yang kuat, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi implementasi UU ini agar tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prinsip demokrasi.

Penulis: Aulia Parsa Nadhirah
Referensi:
https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-akhirnya-setujui-ruu-tni-jadi-uu--ini-3-substansi-yang-diatur-lt67dbbddd68c6f/?page=2

https://www.tempo.co/politik/-hasil-revisi-uu-tni-tentara-aktif-akan-lebih-banyak-menduduki-lembaga-sipil-1220723

https://news.detik.com/berita/d-7832458/daftar-pasal-kontroversial-di-ruu-tni-yang-baru-disahkan-dpr-jadi-uu

https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-ruu-tni-disahkan-walau-tuai-penolakan--1222777


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DAMPAK EFISIENSI : Pemotongan Dana Dipa ORMAWA hingga 50%

Gambar
InkamsLPM – Kamis, (20/03) telah diadakan audiensi antara dekanat dan pengurus organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Audiensi ini membahas tentang pemotongan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 50% sebagai akibat program efisiensi nasional. Pihak rektorat UTM melakukan efisensi anggaran 50% bagi setiap fakultas. Hal ini berdampak pada jumlah dana DIPA yang diterima ormawa juga dipotong 50%. Kebijakan ini bersifat tetap dan akan terus berlanjut. Menurut Eni Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FEB UTM, akan ada penambahan dana dari pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan diinfokan lebih lanjut lagi. "Jadi kemarin setelah bertemu Pak Presiden, para rektor itu menyampaikan kepada presiden untuk minta tambahan. Katanya disetujui ada sedikit tambahan terkait dengan dana itu” tegasnya. Para ormawa keberatan dengan kebijakan ini karena mempengaruhi kegiatan kemahasiswaan di kampus. Program kerja dan a...
Baca selengkapnya

Surat Edaran Rektor: PKKMB Prodi DiBerhentikan

Gambar
InkamsLPM – Senin, (11/08) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor B/7097/UN46/TM.02.00/2025 tentang Penghentian Pengenalan Kehidupan bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Kegiatan Sejenis Lainnya di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Surat edaran tersebut berpedoman kepada arahan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Surat Edaran Nomor 0641/B.B2/DT.01.01/2025 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan PKKMB. Dikeluarkannya surat edaran tersebut merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi pada saat pelaksanaan PKKMB Sakera. Penerbitan surat edaran tersebut kemudian menuai respons dari pihak dekanat dan pihak himpunan Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Sutikno selaku Dekan FEB menyatakan bahwa panitia yang sudah mempersiapkan PKKMB diharapkan berkoordinasi dengan pengurus jurusan masing-masing, terkait apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kegiatan PKKMB tingkat Program Studi (Prodi) j...
Baca selengkapnya

PEMBANGUNAN SEKRETARIAT ORMAWA FEB TERSENDAT, MAHASISWA PERTANYAKAN KEPASTIAN!

Gambar
InkamsLPM - Jumat, (25/04) telah diadakan mediasi antara Wakil Rektor II Universitas Trunojoyo Madura, Wakil Dekan III, dan Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mediasi ini membahas tentang pemindahan sekretariat organisasi mahasiswa FEB sebagai akibat dari pembangunan laboratorium Fakultas Kedokteran. Pemindahan sekretariat baru merupakan kebijakan rektorat dan letaknya telah ditetapkan di sebelah barat gedung Fakultas Ekonomi lama. Wakil rektor II menjanjikan renovasi berlangsung dua minggu saja. Namun, hingga saat ini para ormawa belum dapat menempati ruangannya sejak pemindahan sementara sekret ke gedung Softskill pada Februari lalu. Menurut Eni Wakil Dekan III, gedung sekretariat tidak bisa digunakan terlebih dahulu karena belum diberi sekat. Pemasangan tersebut telah diwacanakan dari bulan Februari, namun Warek II tidak lama ini baru memberikan respon atas permasalahan tersebut. Ia meminta kepada para Ormawa untuk mendiskusikan desainnya. "Sejak bulan dua sudah bilang kuran...
Baca selengkapnya