WEBSITE

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Isi perubahannya antara lain tentang penempatan prajurit TNI di 14 kementrian atau lembaga, perubahan usia pensiun bagi bintara, tamtama, dan perwira, serta kedudukan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Tujuannya ialah sebagai landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan ini dinilai sarat akan konflik kepentingan.  Pengesahan RUU TNI menuai kontroversi karena dinilai membuka kembali peluang keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, mirip dengan konsep Dwifungsi ABRI yang dominan pada era Orde Baru. Hal ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali peran militer dalam birokrasi sipil, berpotensi mengurangi akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan.   Amnesty International Indo...

InkamsLPM – Kamis, (20/03) telah diadakan audiensi antara dekanat dan pengurus organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Audiensi ini membahas tentang pemotongan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 50% sebagai akibat program efisiensi nasional. Pihak rektorat UTM melakukan efisensi anggaran 50% bagi setiap fakultas. Hal ini berdampak pada jumlah dana DIPA yang diterima ormawa juga dipotong 50%. Kebijakan ini bersifat tetap dan akan terus berlanjut. Menurut Eni Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FEB UTM, akan ada penambahan dana dari pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan diinfokan lebih lanjut lagi. "Jadi kemarin setelah bertemu Pak Presiden, para rektor itu menyampaikan kepada presiden untuk minta tambahan. Katanya disetujui ada sedikit tambahan terkait dengan dana itu” tegasnya. Para ormawa keberatan dengan kebijakan ini karena mempengaruhi kegiatan kemahasiswaan di kampus. Program kerja dan a...