KAUM MERAH MENJARAH, SEJARAH GEROMBOLAN PKI

Judul Buku : Kaum Merah Menjarah
Penulis : Aminuddin Kasdi
Penerbit : YKCB & CICS, SURABAYA
Tebal : 240
Cetakan : 2, September 2009
ISBN : 978-602-95565-0-6

Resensi – Buku sejarah terbentuknya gerakan PKI, “sesungguhnya siapa menjarah siapa?”, kaum merah (PKI/BTI yang mendukung aksi sepihak kaum tani guna melaksanakan UU lendreform) yang menjarah tanah tuan tanah, atau tanah yang “menyabot “pelaksanaan landreform supaya tetap dapat menjarah tenaga kerja petani penggarap..?, Apakah tanah kilik tuan tanah itu didapatkan sendiri atau dari menjarah kaum buruh tani dan tani miskin..?

Mungkin ada baiknya untuk mengetahui hadits nabi Muhammad, Menurut Asghar Ali Engineer ada hadist nabi yang jelas melarang bertani bagi hasil, menurut sebuah hadist dalam sahih muslim yang di riwayatkan oleh Jabar Bin Abdullah, Nabi mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tanah seharusnya menanaminya sendiri, jika ia tidak bisa menanaminya sendiri ia harus memberikan sebagian atau seluruh tanahnya kepada muslim lain yang ingin mananaminya tanpa kompensasi apapun. Bani Sdar menjelaskan, bahwa islam tidak mengakui pemilikan yang didapatkan dari kekerasan tetapi mengizinkan pemilikan yang didasarkan pada kerja. Bni Sadr menganggap bahwa pemilikan dalam masyarakat kapitalis didasarkan pada paksaan.

Pada tahun 1960-an terjadilah pergolakan petani di jawa, pemberontakan petani serta keresahan sosisal secara endemis selama abad ke-19 sampai permulaan abad ke-20, setelah proklamasi kemerdekaan RI (Republik Indonesia), masyarakat pedesaan di jawa mengalami perubahan-perubahan structural, dibeberapa bagian wilayah di pulau jawa telah mengalami perubahan pemilikan tanah, struktur agraria yang terjadi juga menimbulkan pelapisan sosial di daerah pedesaan, menjelang dasawarsa 1960-an. Meningkatnya jumlah penduduk dan masuknya ekonomi pasar (komersil) ke pedesaan mengakibatkan petani kecil beransur-ansur tergusur dari tanahnya, lahan yang terlalu sempit tidak lagi bernilai ekonomi. Pada saat itu, perkembangan baru itu kemudian membelah masyarakat desa kepada dua orientasi, mereka yang maju berorientasi keluar sedangkan mereka yang konservatif tetap berorientasi ke dalam. Sebenarnya pengelompokan itu lebih menunjukan adanya perbedaan ideology keagamaan maupun sosial, kemudian berkembang dan menciptakan jurang pemisah sosial ekonomi antara golongan santri dan golongan abangan yang di pengaruhi oleh komunis.

PKI berusaha malaksanakan landreform secara radikal, memfokuskan kepada golongan kelas tuan tanah atau orang-orang islam kaya lainnya selain kepada golongan abangan, PKI mengembangkan dan memanipulasi hubungan kerja antara tuan tanah, petani kaya dan kaum buruh tani serta petani miskin sedemikian rupa, sesuai dengan paham komunis yang eksploitatif. PKI yang mengembangkan proses perjuangan melalui faktor ekonomi tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang juga berkaitan, salah satunya adalah kelestarian institusi bagi hasil dan penyakapan sebagai suatu mekanisme sosial sebagai pemerataan pemilikan tanah. Keadaan demikian memaksa mereka harus tetap menjaga hubungan baik dengan para tuan tanah dan petani kaya. Faktor-faktor di atas melengkapi alasan mengapa PKI tidak dapat menarik semua lapisan petani terbawah ke dalam barisannya. Selain orientasi social, orientasi politi di pedesaan juga berpengaruh terhadap perkembangan kelompok-kelompok pedesaan yang di mana orientasi rakyat pedesan hanya terfokus pada pemilikan tanah, sehingga pejabat seperti lurah menjadi jabatan terpenting dan merupakan mata rantai utama antara berbagai unit administrasi di desa dengan kekuasaan pemerintah yang lebih tiggi.

PKI dan BTI menebar kekerasan di jawa timur sekitar 1960-1965, pada kongres nasional VI tahun 1959 PKI berhasil menyusun program radikalnya, tatkala UUPBH dan UUPA dilaksanakan, pada tahun 1961 PKI melakukan tekanan-tekanan terhadap dua undang-undang tersebut. Sedangkan sepanjang tahun 1962 PKI kurang memperhatikan masalah UUPBH dan UUPA karna mereka memusatkan perhatian pada rencana program 1001 dan pembebasan irian barat. Peristiwa jengkol Kediri pada 15 november 1961 tersebut lebih tepat diakatakan sebagai bentuk penggalangan massa, model-model perkelahian, penggarapan lahan dan pengumpulan dana dengan sengketa tanah milik perusahaan perkebunan nasional (PPN).

Pada kongres nasional VII tahun 1962 CC PKI dan DPP BTI menegskan bahwa pimpinan organisasi partai revolusioner (PKI dan BTI) di pedalaman harus di bersihkan dari pengaruh petani kaya, gebrakan itu ternyata membawa hasil yang siknifikan setelah PKI melakukan aksi-aksi sepihak, keanggotaan BTI tumbuh dengan pesat, sekitar tahun 1963 PKI menggalakan program 1001 dengan menggerakan massa pengikut mereka untuk menanami tanah-tanah kosong dengan tidak memperdulikan siapa pemilik tanahnya, dengan dalih membantu program produksi pangan yang dianjurkan pemerintah.

Secara garis besar ada tiga faksi politik yang memiliki akar kekuatan pada masyarakat pedesaan di jawa timur, yakni mereka yang berfasilisasi pada petani nasiaonal kebangsaan (PNI), partai nasional keagamaan (NU) dan partai komusis (PKI), dengan program agrari yang radikal apalagi dengan selesainya pelaksanaan UUPBH dan UUPA, PKI memiliki satuan media resmi untuk memukul lawan-lawannya terutama para tuan tanah. Sebaliknya dari pihak PNI dan NU terdapat petunjuk bahwa meskipun tidak secara terang-terangan menolak langkah-langkah pemerintah (panitia landesform) untuk mengambil tanah lebih mereka, pertengahan tahun 1963 terlihat perubahan PKI terhada pelaksanaan UUPA, adalah tajuk surat kabar PKI Harian Rakyat tanggal 25 september 1963 tiba-tiba menekankan masalah pelaksanaan UUPBH-UUPA dan menghubungkan pelaksanaan landreform dengan perjuangan pengganyangan Malaysia.

Bersamaan dengan gencarnya ofensif di tingkat nasional pengurus PKI melaksanakan sidang pleno CC PKI bulan desember 1963, dalam forum ini landerform di angkat sebagai salah satu pokok pembahasan disamping masalah organisasi, pengganyangan Malaysia, dan penanggulangan masalah bangsa, sidang menuntut agar landerform dilaksanakan secara radikal, di tegaskan pula bahwa kaum tani harus memperoleh haknya sendiri bukan karna pemberian pejabat atau orang lain. Menyusun pedoman pelaksanaan aksi-aksi sepihak, konferensi nasional PKI yang di laksanakan pada bulan juli 1964 memusatkan pembahasan pada masalah-masalah pokok pergerakan PKI, aksi-aksi sepihak itu oleh konferensi nasional PKI di anggap sebagai tindakan yang adil, patriotik dan manipolis.

Pimpinan pusat PKI dan BTI melakukan gerakan turun ke bawah (turba), dari berita pers para pimpinan pusat CC PKI dan BTI dalam kunjungan ke jawa timur dengan giat melancarkan agitasi kampanye pelaksanaan landerform, konferensi DPP BTI tentang pangan dan gerakan 1001 pada tanggal 25-27 februari 1963, konferensi menegaskan bahwa untuk mengakhiri kesulitan pangan dan menyelesaikan refolusi 1945 sampai ke akarnya dengan satu-satunya jalan yaitu pelaksanaan lnderform secara radikal. #Sm

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*