Aliansi Kordes Lakukan Audiensi Terkait Kejelasan Anggaran Dana KKN

InkamsLpm – Perwakilan Aliansi Kordes (Koordinator Desa) lakukan audiensi dengan pihak LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) terkait kejelasan anggaran dana KKN khususnya anggaran dana pembuatan jaket KKN, dengan kualitas yang oleh sebagian peserta KKN dinilai tidak layak, dengan pertimbangan bahwa mereka juga membawa nama baik UTM di lingkungan masyarakat. Audiensi tersebut diikuti oleh sekitar 20 orang perwakilan kordes yang ditemui oleh pihak LPPM dan juga SPI(Satuan Pengawas Internal), Kamis (14/7) Dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Permintaan transparansi dana KKN
2. Transparansi dana untuk alokasi pembuatan jaket KKN yang dinilai kurang berkenan bagi anggota KKN
3. Jika tuntutan diatas di sinyalir terdapat ketidak jelasan dan ketidak sesuaian, serta terindikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) diharapkan pihak Rektorium dan LPPM menanggapi hal tersebut.

Serta untuk opsi pengembanganya adalah

1. Menarik ulang jaket KKN dan membuat lagi yang lebih baik, lebih layak dan lebih berkualitas dari pada yang sekarang. Untuk di distribusikan ketempat kelompok KKN masing masing.
2. Jika opsi pengembangan tidak tersanggupi, maka meminta pihak LPPM memberikan uang anggaran alokasi jaket kepada peserta KKN lewat Kordes masing-masing.

Halimi selaku Korlap (Kordinator Lapangan) menyampaikan, “Kami melakukan audiensi hanya ingin mengetahui, mengklarifikasi mengenai anggaran pembuatan jaket KKN itu. soalnya kami berangkat bukan atas nama kordes saja. Memang banyak dorongan dari anggota kami, bukan cuman anggota saya saja sebagai kordes. Namun Mayoritas kordes yang ikut tadi banyak dorongan, ada yang mengatakan kelompoknya tidak mau memakai jaket itu, malu katanya. Soalnya kampus kita nanti akan jelek namanya karena kualitas jaketnya seperti itu”.

Dari hasil audiensi diketahui bahwasanya terdapat ketidak jelasan mengenai jumlah keseluruhan dan rincian anggaran KKN.  Karena saling lempar informasi mengenai keakuratan jumlah anggaran KKN antara LPPM, dan Jajaran Rektorium.  Halimi menuturkan adanya kerancuan data yang  disampaikan terkait anggaran dana jaket, dimana dari pihak LPPM mengungkapkan jaket semula dianggarkan sebesar Rp. 105.000, kemudian di dapatkan dengan harga Rp.75.000 , dan selanjutnya setelah dikalkkulasi dengan pajak dan biaya lelang menjadi Rp.88.000. Sedangkan sisa anggaran jaket yang hingga kini masih menjadi pertanyaan dan juga sorotan, karena ketidakjelasan pengalokasiannya.

Korlap audiensi tersebut mengungkapkan dari hasil audiensi diketahui keseluruhan anggaran dana KKN per orang adalah Rp 500.000. Untuk anggaran dana yang digunakan sekarang ini di anggarkan tahun 2016, begitupun juga anggaran untuk seluruh badan kelengkapan di Kampus. Seharusnya menunggu kepastian data  peserta  KKN pada tahun 2017, tidak menggunakan data 2016. Ia juga menuturkan, bahwasannya Dr. A. Yahya Suryo Winata,SE., M.Si. menuturkan anggaran saat ini diangarkan untuk 2000 mahasiswa, hanya saja yang telah menaftar kini sebanyak 1365 mahasiswa, jadi masih di bawah jumlah rancangan awal.

Setelah audiensi ke LPPM, Halimi menindak lanjuti permasalahan tersebut kepihak Rektorium selaku koordinator dan didampingi oleh DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), yakni Alfin. Hal tersebut dikarenakan dari pihak LPPM kejelasan mengenai anggaran di lempar ke pihak Pembantu Rektor 1 dan 2. Ketika menghadap ke PR 1 dilempar ke LPPM dan ketika menghadap ke PR 2 masih belum ditindak lanjuti.

Jika tuntutan audiensi tidak dipenuhi Halimi menyampaikan akan adanya  rencana aksi lanjutan pada saat upacara pemberangkatan KKN yakni dilakukannya orasi sekaligus pembakaran jaket KKN, meskipun begitu keputusan aksi ini belum mencapai akhir sebab akan ada rapat dan kesepakatan lanjutan dari mahasiswa KKN lainnya.

Setelah di konfirmasi perihal sisa uang  anggaran pengadaan jaket Dr..A. Yahya Suryo Winata,SE., M.Si. menuturkan “Pengadaan selalu melalui ULP, kalo secara prosedur, ndak ada sisa sama sekali, anggaran semuanya tersimpan di kas negara kan, begitu ada pengadaan, kita membuat anggaran, mengajukan (Pencairan dana) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) oleh UTM secara prosedural, (sehingga dana yang di cairkan bukan anggaran yang di sodorkan,melainkan total biaya yang habis dibelanjakan)”.

“Kualitas jaket saya rasa tidak menurun, hanya beda warna saja,  kalo tahun lalu memang lebih tebal, karna harganya memang lebih mahal, untuk tahun ini harga di pasar naik sedangkan anggaran tetap, sehingga pemesanan tetap menyesuaikan anggaran.” Tanggapan dosen fakultas ekonomi yang juga menjabat sebagai humas LPPM ini terkait menurunnya kualitas jaket  yang banyak di eluhkan oleh peserta KKN kali ini. “Intinya sudah sesuai antara harga dengan kualitas” imbuhnya lagi. #yra/qy/h1/y1